Indonesia Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dan Terhadap Amerika Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan evaluasi kebijakan perdagangan terhadap Amerika Serikat guna mempertahankan hubungan dagang yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Menurutnya, untuk menjaga kemitraan dagang yang harmonis, Indonesia harus meninjau kembali kebijakan yang bersifat proteksionis, meningkatkan transparansi dalam perizinan impor, serta berupaya memenuhi standar internasional terkait regulasi teknis dan kebijakan perdagangan secara umum.

Pernyataan tersebut disampaikan Josua dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta pada Kamis (tanggal tidak disebutkan). Ia menyoroti bahwa hubungan dagang yang sehat dan berkelanjutan memerlukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip perdagangan bebas, khususnya dengan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat.

Indonesia Evaluasi Kebijakan Perdagangan Amerika

Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan Indonesia ke dalam daftar 58 negara yang dianggap menerapkan kebijakan penghambat perdagangan terhadap AS. Keputusan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa sejumlah kebijakan di Indonesia dinilai menghambat akses produk AS ke pasar Indonesia.

Terdapat beberapa aspek kebijakan perdagangan Indonesia yang menjadi sorotan, antara lain tarif, nontarif, serta kebijakan investasi. Dalam aspek tarif, Amerika Serikat secara khusus mengkritik kebijakan tarif Indonesia yang mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Hal ini terutama berlaku pada produk-produk yang bersaing langsung dengan barang lokal, seperti elektronik, produk kimia, kosmetik, obat-obatan, dan hasil pertanian.

Tarif yang dianggap proteksionis ini sering kali melebihi batas yang disepakati dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Misalnya, tarif untuk produk pertanian pada umumnya berada di atas 25 persen, sementara beberapa produk industri seperti otomotif, besi, baja, dan kimia tertentu dikenakan tarif di atas 35,5 persen, bahkan ada yang tidak dibatasi sama sekali.

Selain kebijakan tarif, kebijakan nontarif juga menuai kritik, khususnya terkait sistem perizinan impor yang dinilai kompleks dan tidak konsisten. Amerika Serikat mengkritisi sistem commodity balance yang diterapkan oleh Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian bagi eksportir. Terlebih, sering kali pemerintah secara mendadak menambahkan komoditas baru dalam daftar pembatasan impor tanpa ada komunikasi yang cukup dengan para pelaku usaha.

Beberapa produk penting yang terdampak oleh kebijakan ini mencakup gula, beras, daging, bawang putih, serta buah-buahan seperti apel dan jeruk. Akibatnya, eksportir Amerika Serikat mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia.

Selain itu, aturan mengenai sertifikasi halal yang diterapkan Indonesia juga menjadi perhatian Amerika Serikat. Sertifikasi halal tidak hanya diterapkan pada produk makanan, tetapi juga pada produk farmasi dan kosmetik. AS berpendapat bahwa penerapan aturan tersebut dilakukan tanpa notifikasi yang memadai kepada WTO, sehingga menambah hambatan teknis bagi produk asal Amerika.

Potensi Dampak Terhadap Hubungan Perdagangan

Josua Pardede memperingatkan bahwa jika berbagai hambatan perdagangan ini terus diberlakukan atau bahkan diperketat, hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat dapat terganggu. AS mungkin akan merespons dengan memberlakukan tindakan serupa terhadap produk ekspor Indonesia, termasuk tekstil, produk pertanian, dan elektronik.

Jika hambatan tersebut tetap ada, pertumbuhan ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat dapat melambat. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kinerja perdagangan Indonesia secara keseluruhan, mengingat AS merupakan salah satu mitra dagang utama.

Dampak yang lebih jauh lagi adalah terganggunya iklim investasi. Kepercayaan investor dari Amerika Serikat dapat tergerus jika kebijakan yang dianggap tidak ramah investasi tetap diberlakukan. Mengingat investasi asing dari AS cukup besar di sektor manufaktur, jasa, dan teknologi, penurunan minat investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik serta lapangan pekerjaan.

Langkah Antisipasi yang Diperlukan

Untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya hubungan dagang, Josua menyarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan perdagangan dengan standar internasional. Selain itu, keterbukaan dan dialog dengan mitra dagang utama, termasuk AS, perlu ditingkatkan guna mengurangi potensi konflik dagang.

Evaluasi terhadap kebijakan tarif dan nontarif perlu segera dilakukan agar tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan yang bersifat proteksionis, terutama pada sektor-sektor yang dianggap sensitif oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, pemerintah juga harus aktif melakukan diplomasi ekonomi untuk menjelaskan kebijakan yang diterapkan serta mencari jalan tengah agar tidak merugikan kepentingan nasional maupun mitra dagang. Dengan demikian, hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dapat terus terjaga.

Kesimpulan

Indonesia perlu mengutamakan transparansi dan fleksibilitas dalam kebijakan perdagangan internasional, terutama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Harmonisasi regulasi dan peningkatan komunikasi dengan mitra dagang akan sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Jika langkah antisipatif dapat diterapkan dengan tepat, Indonesia tidak hanya akan mampu mempertahankan hubungan dagang dengan AS, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Kerja sama yang erat dan saling menguntungkan merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan perdagangan internasional.

Baca Juga : Jumlah Peserta Mudik Gratis Bersama BUMN PJT Naik 20 Persen