TNI Lindungi Tambang Emas Ilegal Kodam Pattimura Tindak Tegas komitmennya dalam menindak tegas oknum TNI yang terlibat dalam praktik pelindungan terhadap tambang emas ilegal di Pulau Buru, Maluku. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV Pattimura Kolonel Inf. Heri Krisdianto dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Kamis (3/4/2025).

Kolonel Inf. Heri menegaskan bahwa Pangdam XV Pattimura, Mayor Jenderal TNI Richard Tampubolon, tidak akan mentolerir prajuritnya yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk praktik perlindungan terhadap tambang emas tanpa izin. Hal ini sejalan dengan prinsip TNI yang tegas dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu, bahkan terhadap anggotanya sendiri.

“Komitmen Pangdam XV Pattimura sangat jelas: tidak ada toleransi terhadap prajurit yang melanggar hukum. Jika ditemukan bukti keterlibatan, proses hukum akan ditegakkan secara tegas,” ujar Kolonel Inf. Heri Krisdianto.

TNI Lindungi Tambang Emas Ilegal Maluku

Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku, diketahui menjadi salah satu lokasi dengan ribuan penambang emas ilegal yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kapendam mengakui adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh prajurit yang bertugas di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Kodam XV Pattimura saat ini tengah melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik ilegal di wilayah tersebut.

“Gunung Botak memang menjadi area yang cukup kompleks, dengan banyaknya penambang ilegal. Kodam XV Pattimura tengah mendalami kasus ini untuk memastikan tidak ada anggota TNI yang menyalahgunakan kewenangan,” jelasnya.

Terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan oknum TNI yang memiliki aset dan usaha di area tambang ilegal Gunung Botak, Kapendam menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas apabila ada anggota yang terbukti bersalah.

Kolonel Inf. Heri juga membantah isu yang menyebutkan adanya oknum TNI yang menjadi bandar batu cinnabar. Ia memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan jika ditemukan bukti kuat terkait keterlibatan anggota.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Selain melakukan tindakan internal, Kodam XV Pattimura juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menangani permasalahan tambang ilegal di kawasan Gunung Botak. Kolonel Heri berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi aktivitas di lokasi tersebut guna meminimalisasi praktik penambangan tanpa izin.

Ia juga meminta peran aktif awak media dalam mengedukasi masyarakat dan menjaga netralitas dalam pemberitaan agar tidak memperkeruh suasana, terutama menjelang pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Buru. Kapendam mengingatkan agar isu tambang ilegal tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.

“Kami menghimbau agar tidak ada pihak yang memanfaatkan isu ini sebagai alat politik. Fokus kita adalah penegakan hukum, bukan membangun narasi negatif yang tidak berdasar,” tegasnya.

Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Kodam XV Pattimura juga telah mengupayakan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat sekitar Gunung Botak terkait bahaya dan dampak dari aktivitas penambangan ilegal. Selain merusak lingkungan, kegiatan ini juga membahayakan keselamatan para penambang itu sendiri.

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, TNI terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengawasan di area rawan. Dengan demikian, aktivitas ilegal dapat dicegah secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Kasus keterlibatan oknum TNI dalam praktik perlindungan tambang ilegal di Pulau Buru menjadi perhatian serius Kodam XV Pattimura. Komitmen untuk menindak tegas tanpa pandang bulu ditegaskan oleh Pangdam XV Pattimura sebagai wujud transparansi dan integritas dalam menjalankan tugas.

Kodam Pattimura juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga ketertiban serta mendukung upaya pemberantasan tambang emas ilegal di wilayah tersebut.

Baca Juga : Safari Ramadhan Perkuat Sinergi TNI-Polri, Ulama, & Masyarakat