Prabowo Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Tarif Trump

Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya masih menanti laporan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto, terkait negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah kebijakan tarif baru yang berpotensi diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump jika kembali berkuasa.

Isu tarif dagang ini mencuat setelah pernyataan Trump dalam kampanye terbarunya di AS, yang mengindikasikan akan memberlakukan

tarif impor tinggi terhadap berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat berdampak pada ekspor nasional dan stabilitas ekonomi jangka pendek.

Konteks Kebijakan Tarif Trump

Donald Trump, mantan Presiden AS yang kini kembali mencalonkan diri dalam Pilpres AS 2024, dikenal dengan kebijakan proteksionisnya

termasuk perang dagang dengan Tiongkok dan tarif tinggi terhadap produk asing. Dalam beberapa kampanye terakhir, ia kembali mengangkat isu tarif sebagai strategi melindungi industri domestik AS.

Trump menyatakan bahwa jika terpilih, ia akan memberlakukan tarif minimum sebesar 10% terhadap seluruh barang impor dan tarif lebih tinggi

terhadap negara yang dianggap tidak bersahabat secara ekonomi. Indonesia, sebagai salah satu negara eksportir utama ke AS, masuk dalam daftar negara yang perlu bersiap.

Respons Pemerintah Indonesia

Dalam konferensi pers di Jakarta, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus bersikap hati-hati dan strategis menghadapi kemungkinan kebijakan perdagangan dari AS. Ia menyebut telah memberikan instruksi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan penjajakan dan komunikasi diplomatik dengan mitra dagang strategis, khususnya AS.

“Saya sudah meminta Menko Airlangga untuk menyampaikan laporan menyeluruh terkait perkembangan negosiasi tarif, termasuk dampaknya terhadap sektor industri strategis kita. Kita harus menjaga hubungan bilateral namun juga melindungi kepentingan nasional,” ujar Prabowo.

Upaya Diplomasi Ekonomi

Airlangga Hartarto sebelumnya telah melakukan serangkaian pertemuan dengan perwakilan perdagangan AS dalam forum internasional seperti

APEC dan World Economic Forum. Dalam pertemuan tersebut, isu tarif menjadi topik utama pembahasan, terutama dalam konteks ketahanan rantai pasok dan kerja sama industri digital dan manufaktur.

Menurut sumber di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kerja sama

dagang yang adil dan saling menguntungkan, serta menyerukan penghindaran terhadap kebijakan uniliteral yang dapat merusak iklim investasi global.

Pemerintah juga mendorong perluasan Generalized System of Preferences (GSP) atau skema perdagangan khusus bagi negara berkembang, agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar AS.

Dampak Potensial terhadap Ekonomi Nasional

Jika kebijakan tarif tinggi benar diterapkan oleh AS, maka beberapa sektor industri Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor ke Amerika dapat terkena dampak langsung, antara lain:

1. Tekstil dan produk garmen
2. Elektronik dan komponen semikonduktor
3. Produk karet dan alas kaki
4. Furniture dan kerajinan tangan
5. Komoditas pertanian dan perikanan

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa potensi tarif tinggi dapat

memangkas nilai ekspor Indonesia ke AS hingga 8–12% dalam satu tahun pertama implementasinya.

“Pemerintah perlu mengantisipasi melalui diversifikasi pasar ekspor, penguatan produk dalam negeri, serta percepatan perjanjian dagang bilateral dan multilateral,” kata Bhima.

Strategi Pemerintah Menuju Ketahanan Ekonomi

Presiden terpilih Prabowo telah menekankan dalam berbagai forum pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional

termasuk melalui peningkatan hilirisasi industri, pengembangan sektor pertanian modern, dan ketahanan energi.

Dalam konteks menghadapi kebijakan tarif luar negeri, Prabowo juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri strategis dan pemanfaatan

bonus demografi untuk mendorong produktivitas nasional.

Baca juga:Jadi Sorotan Negosiasi Tarif, Bagaimana Kiprah Perusahaan Pembayaran AS di RI?

“Kita tidak boleh panik, tapi harus waspada dan siap. Kita butuh strategi ekonomi jangka panjang yang bisa mengurangi ketergantungan pada satu pasar besar saja,” imbuh Prabowo.

Reaksi Pelaku Usaha dan Asosiasi Industri

Pelaku usaha di sektor ekspor menyambut baik langkah pemerintah yang proaktif dalam merespons dinamika kebijakan perdagangan global. Namun mereka juga berharap ada transparansi dalam proses negosiasi dan dukungan konkret dari pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat

dukungan logistik, insentif ekspor, dan kebijakan fiskal agar pelaku industri tetap kompetitif meski ada tantangan tarif baru dari luar negeri.

“Kami berharap Presiden dan Menko segera menyampaikan peta jalan ekonomi nasional menghadapi perubahan geopolitik dan kebijakan dagang global,” ujar Shinta.

Harapan terhadap Diplomasi Ekonomi Regional

Dalam menghadapi dinamika global, Indonesia juga semakin aktif memperkuat kerja sama kawasan melalui ASEAN

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Forum-forum ini menjadi ruang diplomasi untuk menegosiasikan kebijakan tarif dan membuka pasar baru.

Indonesia juga diharapkan memperkuat kerja sama dengan negara mitra seperti Jepang, India, Uni Emirat Arab

dan Tiongkok sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekspor dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Penutup: Sinergi Nasional Hadapi Ketidakpastian Global

Pernyataan Prabowo Subianto yang menunggu laporan Airlangga Hartarto menjadi indikasi bahwa pemerintah Indonesia tengah

serius memantau dan merespons setiap potensi perubahan kebijakan perdagangan global.

Di tengah ketidakpastian geopolitik, sinergi antara lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Negosiasi tarif dengan AS bukan sekadar isu bilateral, tapi juga ujian terhadap ketangguhan diplomasi ekonomi Indonesia di panggung global.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpotensi tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah tantangan dunia yang terus berubah.