Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, resmi mengumumkan pemangkasan target pertumbuhan ekonomi nasional untuk tahun 2025.

Dari proyeksi awal yang lebih optimistis, kini pemerintah menurunkan estimasi menjadi hanya 4,7 hingga 5 persen.

Kebijakan ini menandai penyesuaian penting dalam strategi fiskal dan ekonomi, mengingat dinamika global dan domestik yang dinilai semakin penuh tantangan.

Penyesuaian target tersebut disampaikan dalam kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa revisi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan realistis terhadap kondisi ekonomi dunia dan tekanan struktural dalam negeri yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi COVID-19.

Sri Mulyani Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Jadi 4,7-5 Persen

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyoroti beberapa faktor eksternal yang memengaruhi penurunan target tersebut.

Di antaranya adalah ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah, serta dampak

perlambatan ekonomi global, khususnya dari negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.

Selain itu, suku bunga tinggi di negara-negara maju akibat kebijakan moneter ketat juga turut memperburuk iklim investasi global.

Hal ini berdampak langsung pada arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan ini semakin menambah

tantangan bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing dan pembiayaan sektor swasta.

Ketidakpastian Domestik dan Transisi Pemerintahan

Faktor domestik juga tidak kalah penting dalam pengambilan keputusan ini. Tahun 2025 menjadi masa awal transisi

pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Sri Mulyani menyebut bahwa pergantian kepemimpinan politik dapat menimbulkan

ketidakpastian kebijakan dalam jangka pendek, yang pada gilirannya dapat memengaruhi iklim usaha dan keputusan investasi.

Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti ketimpangan antar wilayah

produktivitas sektor pertanian dan manufaktur yang stagnan, serta kebutuhan mendesak terhadap transformasi digital dan energi terbarukan.

Semua ini membutuhkan kebijakan jangka panjang yang konsisten dan terukur agar tidak menghambat laju pertumbuhan.

Strategi Pemerintah dalam Menyikapi Revisi Target

Meski target pertumbuhan direvisi ke bawah, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menekankan bahwa belanja negara akan diarahkan pada sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, infrastruktur dasar, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan.

Di sisi fiskal, disiplin anggaran tetap menjadi prioritas. Pemerintah berupaya menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen

dari PDB, sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, reformasi perpajakan juga terus dilanjutkan

guna memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Investasi pada sektor strategis, seperti hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi UMKM, serta pengembangan

ekosistem kendaraan listrik, akan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan mitra

internasional untuk memastikan kelancaran proyek-proyek strategis nasional.

Respon Pelaku Pasar dan Ekonom

Penurunan target pertumbuhan ini mendapat tanggapan beragam dari kalangan ekonom dan pelaku pasar.

Sebagian pihak mengapresiasi sikap realistis pemerintah dalam membaca situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Mereka menilai bahwa

Baca juga: IHSG Setelah Libur Panjang Bakal Lanjut Menguat? Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Senin