Usulan Pemotongan Komisi Ojol Harus Melalui Kajian Mendalam Perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, Maxim Indonesia, menyampaikan bahwa wacana penyesuaian besaran potongan komisi bagi mitra pengemudi ojek daring (ojol) perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, Public Relations Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam pengambilan keputusan mengenai komponen tarif dan biaya komisi. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait hal tersebut semestinya tidak diambil secara sepihak.

“Penetapan tarif dan komisi perlu didasarkan pada hasil kajian menyeluruh yang mencakup masukan dari berbagai pihak, seperti pelanggan, mitra pengemudi, hingga penyedia layanan aplikasi itu sendiri,” ujar Yuan.

Usulan Pemotongan Komisi Ojol Harus Melalui Kajian

Ia menambahkan bahwa pihaknya hingga kini selalu berkomitmen untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Diktum 8 dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 Tahun 2022, yang menetapkan batas maksimum biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar 15 persen.

Menyusul wacana yang tengah bergulir di Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai pembatasan tarif potongan komisi oleh aplikator transportasi daring, Maxim turut memberikan penjelasan. Dalam usulan yang disampaikan, terdapat dorongan agar tarif komisi dipangkas hingga maksimal 10 persen.

Menanggapi hal itu, Yuan mengungkapkan bahwa kebijakan potongan komisi yang diterapkan oleh Maxim saat ini berkisar antara 10 hingga 15 persen untuk layanan Maxim Bike, serta antara 8 hingga 15 persen untuk layanan Maxim Car. Ia menegaskan bahwa rentang tersebut sudah melalui proses penghitungan dan pertimbangan matang.

“Penerapan tarif komisi tersebut telah disesuaikan agar tetap menguntungkan bagi mitra pengemudi, sekaligus menjaga kualitas layanan dan keberlangsungan operasional perusahaan secara keseluruhan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa apabila potongan aplikasi dipaksakan untuk diturunkan di bawah standar yang berlaku saat ini, hal itu berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam aspek keberlanjutan bisnis e-hailing di Tanah Air.

Menurutnya, pengurangan komisi secara drastis dapat berdampak negatif pada struktur pendapatan perusahaan, yang pada gilirannya berisiko terhadap keberlangsungan layanan yang tersedia bagi masyarakat luas.

Harus Melalui Kajian Mendalam

“Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh penyedia layanan, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem digital transportasi yang telah berkembang pesat di Indonesia. Ini bisa menurunkan kualitas layanan dan mempersempit akses masyarakat terhadap sarana transportasi daring yang selama ini sangat membantu aktivitas harian,” jelas Yuan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan mitra pengemudi, Maxim memiliki sejumlah program insentif. Salah satunya adalah program motivasi pengemudi, atau “motivation program for drivers”, yang memberikan kesempatan kepada pengemudi untuk memperoleh potongan komisi yang lebih rendah.

Yuan menjelaskan bahwa program tersebut dirancang berdasarkan performa dan konsistensi kerja pengemudi. Pengemudi yang menunjukkan kinerja baik secara aktif dan mendapatkan penilaian positif dari pengguna dapat memperoleh manfaat dari program ini, termasuk pengurangan tarif komisi.

“Kami juga menyediakan opsi tambahan berupa program pemasangan stiker khusus pada kendaraan. Dengan mengikuti program ini, mitra pengemudi berkesempatan memperoleh pengurangan komisi sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka dalam mendukung promosi layanan Maxim,” imbuhnya.

Ia menegaskan kembali bahwa tujuan utama Maxim adalah menciptakan sistem yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, Maxim menilai bahwa setiap perubahan kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan tarif potongan, perlu dipertimbangkan secara cermat.

Baca Juga : Harga BBM BP-AKR Terbaru, Berlaku Mei 2025

“Kami senantiasa membuka ruang dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan guna menyusun regulasi yang berpihak pada keberlangsungan ekosistem transportasi daring yang sehat dan berkelanjutan,” tutup Yuan.

Melalui pendekatan tersebut, Maxim Indonesia berharap setiap keputusan yang diambil ke depan mampu mencerminkan keseimbangan antara keberlangsungan usaha, kualitas pelayanan, serta kesejahteraan mitra pengemudi dan kepentingan konsumen di seluruh penjuru Indonesia.